KALIMANTAN BARAT (PONTIANAK) - Indonesia

      Tentang Kota

• Sejarah
• Deskripsi Wilayah
• Sosial Budaya
• Perekonomian
   ---------------------------------------------
  Visi dan Misi
  Visi Kota Pontianak diharapkan dapat tercapai pada 20 tahun yang akan datang yaitu : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Di Kalimantan Tahun 2025

  Pengertian Visi Kota Pontianak sbb :

  Kota Khatulistiwa, mempunyai pengertian bahwa ciri khas Kota Pontianak yang dilintasi garis khatulistiwa dan tidak dimiliki oleh kota lain di Indonesia.

  Berwawasan lingkungan, mempunyai pengertian bahwa berbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan mempunyai ruang lingkup lingkungan fisik yang akan memberi nilai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat baik saat ini dan masa yang akan datang dengan lebih memperhatikan kesinambungan. Pengertian berwawasan lingkungan adalah berbagai hasil pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkan menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas yang tidak melebihi batas ambang baku mutu lingkungan. Visi ini dilakukan uji publik untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan akan ketetapan tujuan serta mengikat komitmen kepada banyak pihak yang berkepentingan (stakeholders). Visi ini mempunyai jabaran ke dalam misi yang dilakukan uji publik untuk memperkuat arah pembangunan daerah .

  Terdepan di Kalimantan, mempunyai pengertian bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan memiliki keunggulan dari kota lain di Kalimantan. Pengertian keunggulan ini adalah keunggulan dalam pengelolaan sumberdaya dan hasil yang dicapai diberbagai bidang kehidupan meliputi bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang lingkungan hidup, bidang tata pemerintahan, kemamanan dan ketertiban.

  MISI KOTA PONTIANAK
  Misi merupakan kalimat kerja dalam upaya untuk mencapai visi, adapun misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

  Misi Kota Pontianak :

  Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kebangsaau Yang Sehat, Cerdas, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia.
  adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Atas (SLA) atau menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, jehat jasmani dan rohani, angka harapan hidup mencapai 70,00 tahun, IPM mencapai 81,99, memiliki jati diri, melaksanakan interaksi antar budaya, menerapkan nilai-nilai luhur, berkepribadian Indonesia dan makin patriotik, memiliki budi pekerti yang baik, jujur, berani bertanggung jawab dan santun, penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, sebagai gerakan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat.

  Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya Dan Terjaminnya Hak-Hak Warga.
  adalah masyarakat yang menegakkan supremasi sipil yang mandiri, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak lebih dari 5 persen, kesetaraan gender, mendapat jaminan sosial dan dapat mengakses berbagai bidang kehidupan terutama bidang ekonomi, hak asasi, pendidikan dan kesehatan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai gerakan bersama.

  Mewujudkan Perekonomian Yang Stabil, Tumbuh Dan Merata Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
  Adalah mengedepankan pembangunan ekonomi yang stabil, tumbuh dan merata, secara berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan sektor andalan perdagangan, jasa dan industri melalui pemanfaatan kemajuan iptek; menciptakan iklim investasi (penanaman modal) yang kondusif; memperkuat. perekonomian daerah berbasis keunggulan. kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. 4. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan Untuk Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan Adalah sarana, prasarana dasar, tata ruang dan wilayah perkotaan dibangun sesuai kebutuhan dan tuntutan perdagangan, jasa dan masyarakat diharapkan tidak hanya untuk pertumbuhan kota, tetapi harus berorientasi terhadap daya dukung dan pertimbangan keseimbangan lingkungan . 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Masyarakat Yang Pahatn Politik, Taat Hukutn Tenteram Dan Tertib. Pemeriritahan dijalankan dengan pinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik, taat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan.

  -----------------------------

  PETA KOTA PONTIANAK

   

  
  

  ----------------------
  Detail lebih lengkap buka :

Pemerintah Kota Pontianak

 

---------------------------------------------------------------****----------------------------------

 Narasumber : www.pontianakkota.go.id/

NUSA TENGGARA BARAT (MATARAM) - Indonesia

Ringkasan Sejarah

SEJARAH TERBENTUKNYA KOTA MATARAM

a. Sejarah Awal Terbentuknya Kota Administratif Mataram

Setelah secara resmi Nusa Tenggara Barat lahir menjadi salah satu daerah Swatantra Tingkat I dari pemekaran provinsi Sunda Kecil, selain Dati 1 Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 17 Desember 1958 ditetapkanlah Mataram sebagai pusat Pemerintahan dan sekaligus sebagai ibu kotanya. Saat itu Mataram juga menjadi ibu kota Dati II Lombok Barat. Kota Mataram sebagai sebuah ibu kota Nusa tenggara Barat dan Lombok Barat, terdiri dari 3 bagian kota yaitu Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. Ampenan merupakan kota pelabuhan, Mataram menjadi pusat Pemerintahan dan pendidikan, sedangkan Cakranegara sebagai pusat perdagangan dan perekonomian. Mataram sebagai ibu kota dari dua buah Pemerintahan, perkembangan kota semakin bertambah maju. Kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas umum menjadi semakin besar. Demikian juga kebutuhan jaringan transportasi dan tempat pemukiman menjadi lebih luas, karena itu Pemerintah Dati NTB, yang saat itu Gubernurnya dijabat oleh Kolonel Raden Wasita Kusama, dan atas saran pertimbangan pembantu-pembantu gubernur, diusulkan ke Pemerintah pusat cq. Departemen Dalam Negeri, agar kota Mataram dimekarkan menjadi kota Administratif yang untuk sementara masih berada dalam kendali Dati II Lombok Barat. Setelah usulan pemda tingkat II NTB disetujui oleh Departemen Dalam Negeri, maka dilakukan persiapan-persiapan administratif untuk sementara dalam persiapan menuju Kota Administratif, ditunjukkan pejabat Sementara (PjS) Wali kota Administratif Mataram, yaitu Drs Iswarto, yang pada saat itu sedang memangku jabatan sebagai Kepala Urusan Pegawai (UP) Sekretariat Daerah Nusa Tenggara. Sebagai pejabat sementara Drs Iswarto ditugaskan mengurus dan menyelesaikan proses terwujudnya Kota Administratif Mataram. Dalam tugasnya sebagai PjS Wali Kota Adinistratif, dia dibantu oleh seorang sekretaris Wali Kota yang dijabat oleh Drs. Abu Bakar Achmad, setelah kurang lebih satu tahun melaksanakan tugas sebagai PjS Wali Kota, keluarlah surat keputusan resmi Kota Mataram pada tanggal 29 Agustus 1978. Keberhasilan terwujudnya Kota Mataram dalam waktu yang relatif singkat dan peran dari beberapa pejabat dan pembantu gubernur R. Wasita Kusumah yaitu antara lain: 1. Sekretaris Daerah (sekda), Drs. Samiono 2. Kepala Direktorat Pemerintahan, Drs. Diro Suprobo 3. Kepala Inspektorat, Drs. Lalu Sri Gde 4. Kepala Administratif Pemerintahan, I Gusti Ngurah, BA 5. Gubernur Muda, Abidin Ishak 6. Bapak-bapak pembantu gubernur, yaitu: Messakh, Malada, Yusuf Tayib Nafis, Wenas, Drs. Iswarto, Drs. L. Azhar, Drs. L. syukri. Pejabat-pejabat administratif sekretariat daerah yang lain, seperti: Drs. H. Nanang Muhammad, Drs, Abdul Kadir, Kt. Ginantra, Drs. I. Wayan Langkir.

b. Kota Administratif (Kotif) Mataram
Usaha-usaha yang ditempuh dalam meningkatkan Pemerintahan Kota Administratif Mataram adalah :

1. Dengan surat Bupati Kepala Daerah TK.II Lombok Barat tanggal, 8 maret 1977. No. Pem I/3/56 dan dilampiri Surat Pernyataaan Pendapat DPRD Kabupaten Daerah TK. II Lombok Barat, Tanggal 9 Oktober 1976, No. 3/ Pernya/DPRD/1976 yang mengusulkan pembentukan Kota Administratif Mataram kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB melanjutkan usul tersebut kepada Menteri dalam Negeri dengan surat tanggal, 10 Maret 1977. No. Pem. A/4.
2. Bupati membentuk Team Persiapan Kota Administratif Mataram dengan Surat Keputusan Tanggal, 1 Nopember 1975 No. 131/2/Pem.I/3/386 guna melengkapai data dan lain-lain dalam persiapan untuk bahan-bahan usul pembentukan Kota Administratif.

c. Perubahan Struktur Pemerintahan
1. Perkembangan Kota Mataram.

Sejarah perkembangan Kota Mataram berlangsung dalam 6 periode .Periode Pertama, berlangsung sebelum terbentuknya Negara Indoensia Timur dimana Lombok merupakan bagian dari Residensi Bali-Lombok. Periode Kedua, berlangsung selama berdirinya Negara Indoensia Timur, daerah otonom terbagi dalam 3 wilayah administrasi Pemerintahan setempat. Wilayah Pemerintahan Lombok Barat sama seperti waktu sebelum terbentuknya Negara Indonesia Timur. Periode Ketiga, berlangsung ketika terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat ( 17 Desember 1959) yang terdiri dari 6 Daerah Swatanra Tingkat II, diantaranya DASWATI II LOMBOK BARAT, terdiri dari 6 kedistrikan. (1. Kedistrikan Ampenan Barat di dasan Agung, 2. Kedistrikan Ampenan Timur di Narmada, 3. Kedistrikan Bayan di bayan Beleq, 4. Kedistrikan Tanjung di Tanjung, 5. Kedistrikan Gerung di Gerung, 6) Kedistrikan Gondang di Gondang) ditambah satu Wilayah Kepunggawaan yakni Kepunggawaan Cakranegara di Mayura. Periode Keempat, sejak berlakunya Undang-undang No. 18 tahun 1965, dimana Daerah Tingkat II Lombok Barat dikembangkan menjadi beberapa kecamatan diantaraya Kecamatan Mataram, yang merupakan pemekaran Kecamatan Ampenan dan cakranegara. Perode Kelima, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang pembentukan Kota Administratif Mataram, yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram dan Kecamatan Cakranegara. Sejak Tanggal 29 Agustus 1978, ketiga kecamatan tersebut tergabung menjadi satu yaitu Kota Mataram. Periode keenam, peningkatan status Kota Administratif Mataram menjadi Kotamadya Dati II Mataram, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Thn. 1993. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ( Moch. Yogi S Memet) meresmikan perubahan tersebut pada tanggal, 31 Agustus 1993, yang wilayahnya meliputi Kecamatan Mataram, Ampenan dan Kecamatan Cakranegara.

2. Menjelang Pembentukan Kodya

Sehubungan dengan kebijakan tersebut Direktorat Jendaral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dengan suratnya tanggal 26 Oktober 1981 Nomor: 135/3747/POUD yang maksudnya pemberitahuan tentang akan dikirimknya Team Evaluasi ke berapa Kota Administratip antara lain Kotip Mataram. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 1982 samapi dengan tanggal 17 Maret 1982 Team dimaksud di atas datang ke Mataram yaitu 2 orang staf Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri. Dari team tersebut diperoleh penjelasan tentang maksud kunjungan kerja/tugas mereka adalah:

1. Evaluasi secara umum tentang perkembangan kota-kota administratif diseluruh Indonesia.
2. Penjajakan kemungkinan dan persiapan –persiapan untuk pengusulan peningkatan status beberapa Ibu Kota Provinsi yang berstatus Kota Administratif menjadi Kota Madya, termasuk didalamnya Kota Mataram. Ditegaskan lebih lanjut bahwa sebagai syarat peningkatan status dari Kotip Mataram menjadi Kota Madya harus dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

a. Mengenai potensi dan perkembangan Pemerintah Kota Administrasi itu sendiri, mengenai hal ini sudah dipenuhi dengan pengisian quitionary.

b. Dukungan Administrasi berupa kesiapan dari Pemerintah Daerah sendiri untuk menyiapkan peningkatan status tersebut dalam bentuk penyerahan kewenengan dan bagian dari sumber pendapatan Daerah Tingkat II secara bertahap kepada Pemerintah Kota Administratif agar pada waktunya mampu untuk berdiri sendiri. Hal ini dinyatakan dalam bentuk surat usul dari Pemerintah Dati II Lombok Barat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB yang selanjutnya berdasarkan surat usul tersebut Gubernur Kdh. Tk. I NTB melanjutkan usul tersebut keepada Menteri Dalam Negeri.

c. Dukungan politis berupa keputusan dari DPRD TK.I dan Tk.II yang merupakan pernyataan kehendak rakyat yang bersangkutan untuk jelasnya lihat Lampiran No, 3/D dan No. 4/D. Untuk mempercepat penyelesaian persyaratan itu telah datang pula team yang ke 2 dari beberapa Direktorat di Lingkungan Depdagri a.l. dari Dit. Keuangan Daerah.

-----------------------------

Lambang daerah

LAMBANG DAERAH KOTA MATARAM

Peraturan Daerah yang mengatur tentang lambang daerah kota madya daerah tk Ii mataram, adalah peraturan daerah nomor 2 tahun 1995 yang memuat hal berikut :
Arti Lambang
1. Perisai: Melambangkan ketangguhan dalam menghadapai setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantanagan baik yang datang dari luar dan dari dalam. Perisai segi lima ini merupakan manipestasi dari Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara dan peandangan hidup bangsa Indonesia;
2. Bintang Bersudut lima melambangkan Sila Ketuhan Yang Maha Esa
3. Rantai Tujuh mata rantai yang bersambung melambangkan kenaekaragaman masyarakat yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4. Kubah Melambangkan kehidupan masyarakat Daerah yang senantiasa beriman dan bertaqwakepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Rangkaian Padi dan Kapas Melambangkan Keadilan Sosial, Butir padi sebanyak 31 butir melambangkan tanggal 31, delapan buah kapas melambangkan bulan Agustus yang meunjukkan hari lahirnya Kotamadya Mataram. Seutas tali pengikut bersimpul iga melambangkan ikatan yang erat antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.
5. Burung Koak – Kaok Termasuk salah satu satwa langka khas daerah Nusa Tenggara Barat yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam & Ekosistemnya. Melambangkan disiplin, sifat kesetiakawanan dan dinamis.
7. Pintu Gerbang Melambangkan keterbukaan, etos kerja yang tinggi, hemat dan menunjukkan sikap hidup gotong royong.

Arti Warna Lambang
1. Biru Muda Berarti cita-cita yang tidak pernah kering dan seluruh warga Kotamdya Mataram dan berusaha dengan penuh semangat untuk mewujudkannya.
2. Biru Tua Kesetiaan yang berarti tetap menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tetap setia pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Merah Jingga Melambangkan ketangguhan dalam menyongsong masa depan untuk kebenaran dan Keadilan.
4. Abu-Abu Warna yang mempunyai sifat netral. Jadi dinamis dalam era globalisasi.
5. Kuning Kejayaan, keberanian berjuang atas dasar kesucian.
6. Putih Kesucian, kejujran dan keluhuran rakyatnya yang senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Hijau Kemakmuran, kesejukan adalah merupakan cita-cita dari seluruh masyarakat Kotamadya Mataram.

8. Hitam Melambangkan keabadian dan kemantapan untuk meraih harapan.

------------------------------------------------

Letak Geografis

KONDISI GEOGRAFIS KOTA MATARAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Kota Mataram resmi terbentuk dan merupakan Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di antara 116o 04’ – 116o10’ Bujur Timur dan 08o 33’ – 08o38’ Lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Barat : Selat Lombok

Selain merupakan Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram juga sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat perekonomian barang da jasa dengan pintu masuk sbelah barat adalah eks bandara Selaparang, sebelah selatan Pelabuhan Lembar dan sebelah timur Pelabuhan Kayangan dan Labuan Lombok sebagai pintu masuk dari Pulau Sumbawa.
Kondisi luas kemiringan lahan menurut Kecanatan selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan dengan tingkat kemiringan lahan 0-2 % seluas 3.216 Ha, kemiringan lahan bergelombang antaran 2-15 % seluas 2.909 Ha dan kemiringan lahan curam 14-40 % seluas 4.568 Ha.
Kota Mataram umumnya merupakan daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 23,21 o C - 31,45 o C, kelembaban maksimum 79,33 % terjadi pada bulan Desember dengan kelembaban berkisar 80%. Hari hujan dan curah hujan terjadi pada bulan Februari yaitu 18 hari hujan dengan curah hujan sebesar 115 mm dan pada bulan November yaitu 20 hari hujan dengan curah hujan sebesar 247 mm. Penyinaran matahari berdasarkan data BMG Kota Mataram maksimum terjadi pada bulan Agustus sebesar 81% dan minimum terjadi pada bulan Desember sebesar 33% dan kecepatan rata-rata angin sebesar 7%.

Hari Hujan dan Curah Hujan Dirinci per Bulan di Kota Mataram (NTB) 2010

Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan
1	2	3
Januari Februari Maret April Me i J u n i J u l i Agustus September Oktober November Desember	24 18 16 11 24 13 12 13 22 22 20 25	245 115 77 102 289 116 345 97 489 289 247 232
Rata-Rata	18	220

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Mataram

Rata-Rata Penyinaran Matahari, Kecepatan Angin dan Arah Angin
Terbanyak di Kota Mataram (NTB) Tahun 2010

Bulan	Penyinaran Mataram	Kecepatan Angin		Arah Angin Tebanyak
		Rata-Rata	Maksimum
1	2	3	4	5
Januari Februari Maret April Me i J u n i J u l i Agustus September Oktober November Desember	64 79 80 74 57 75 71 81 56 72 70 33	7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 7 7	20 14 14 15 20 16 20 16 15 16 14 20	280 270 270 270 270 100 270 90 270 130 270 270
Rata-Rata	68	7	17	230
Rata-Rata Tahun 2009	73.58	7.17	18.42	170.83

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Mataram

Suhu, Kelembaban dan Tekanan Udara di Kota Mataram (NTB) 2010

Bulan	Temperatur		Kelembaban	Tekanan Udara
	Maksimum	Minimum
1	2	3	4	5
Januari Februari Maret April Me i J u n i J u l i Agustus September Oktober November Desember	31.8 32.6 33.0 32.9 32.1 31.8 31.1 31.1 31.3 32.2 32.4 31.0	24.0 24.7 24.2 24.6 24.6 23.0 22.8 23.0 23.5 24.0 24.2 24.3	82 82 80 81 85 81 82 79 84 82 81 82	1,007.9 1,008.5 1,010.4 1,009.0 1,011,2 1,011.1 1,011.4 1,010.5 1,010.5 1,009.3 1,008.8 1,006.5
Rata-Rata	31.94	23.91	81.75	1,009.54
Tahun 2009	31.68	23.08	77.58	1,008.73

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Mataram

--------------------------------------------------

Visi dan Misi 

VISI dan MISI, PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PROGRAM UNGGULAN KOTA MATARAM

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya"
MISI :

a.	Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukan dengan stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya.
b.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan, Keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.
c.	Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
d.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal ) dan SPP (Standar Pelayanan Publik ) berdasarkan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
e.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

PROGRAM PEMBANGUNAN :
a.  Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
b.  Penataan dan pembinaan kependudukan
c.  Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
d.  Pengembangan wilayah dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal
e.  Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa
f.   Perwujudan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
g.  Pembinaan dan penegakan kesadaran hukum masyarakat
h.  Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan
i.   Penataan suprastruktur dan infrastruktur pemerintahan
j.   Penataan kawasan pemukiman dan pelestarian lingkungan hidup

PROGRAM UNGGULAN :
a.  Peningkatan kualiatas Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah
b.  Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal
c.  Peningkatan daya dukung infrastruktural perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan     kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan ekonomi rakyat

Lebih detail buka :

Pemerintah Kota Mataram

--------------------------------------------

Narasumber :  mataramkota.go.id/

NUSA TENGGARA TIMUR (KUPANG) - Indonesia

Dinamika Kabupaten Kupang

• ▶PEMERINTAHAN
• ▶PROFIL
• ▶KONDISI UMUM
• ▶INFO LAIN
• ▶SEKTOR UNGGULAN
• ▶KOMUDITAS UNGGULAN
• ▶PARIWISATA
• ▶KEBUDAYAAN
• ▶PROFIL KECAMATAN
• ▶FASILITAS UMUM
• ▶GALERI FOTO
• INFO PELELANGAN
• RUBRIK ROHANI

Lebih detail buka : 

Website Kabupaten Kupang

 -------------------------------------------------------------------

Narasumber : http://www.kab-kupang.go.id/

BALI - Indonesia

SEJARAH

PROSES PEMBENTUKAN KOTA DENPASAR
	I.	PENDAHULUAN
		Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung,akhirnya pula tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan Denpasar dijadikan pusat pemerintahan bagi Tingkat II Badung maupun Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Keadaan fisik Kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemikian maju serta pula kehidupan masyarakatnya telah banyak menunjukkan ciri-ciri dan sifat perkotaan. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat pariwisata yang terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara. Melihat perkembangan Kota Administratif Denpasar ini dari berbagai sektor sangat pesat, maka tidak mungkin hanya ditangani oleh Pemerintah yang berstatus Kota Administratif. Oleh karena itu sudah waktunya dibentuk pemerintahan kota yang mempunyai wewenang otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah perkotaan sehingga permasalahan kota dapat ditangani lebih cepat dan tepat serta pelayanan pada masyarakat perkotaan semakin cepat.
	II.	PROSES PEMBENTUKAN KOTA DENPASAR
		Seperti halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar merupakan Ibukota Propinsi mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta lajunya pembangunan di segala bidang terus meningkat, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Demikian pula dengan Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan sekaligus juga merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan demikian pesatnya. Pertumbuhan penduduknya rata-rata 4,05% per tahun dan dibarengi pula lajunya pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Kota Denpasar, yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang harus diselesaikan dan diatasi oleh Pemerintah Kota Administratif, baik dalam memenuhi kebutuhan maupun tuntutan masyarakat perkotaan yang demikian terus meningkat. Berdasarkan kondisi obyektif dan berbagai pertimbangan antara Tingkat I dan Tingkat II Badung telah dicapai kesepakatan untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Dan akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Pebruari 1992 sehingga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan juga bagi Kota Denpasar. Bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah merupakan pengembangan yang dulunya 8 Daerah Tingkat II sekarang menjadi 9 Daerah Tingkat II. Sedangkan bagi Kabupaten Badung kehilangan sebagian wilayah serta potensi yang terkandung didalamnya. Bagi Kota Denpasar yang merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang walaupun merupakan Daerah Tingkat II yang terbungsu di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. ---------------------- Peta Denpasar PERSPEKTIF PULAU BALI PERSPEKTIF KOTA DENPASAR  PETA KOTA DENPASAR 1. Peta Tata Ruang [format png, size 208 Kb] 2. Peta Kecamatan, Desa dan Keluarahan [format png, size 2.3 Mb] 3. Peta Nama Jalan [format gif, size   1.5 Mb] 4. Peta Rencana Pola Ruang [format jpg, size 450 Kb] 5. Peta Struktur Ruang [format jpg, size 432 Kb] 6. Peta Rencana Sistem Transportasi [format jpg, size 408 Kb] 7. Peta Ruang Terbuka Hijau [format jpg, size 412 Kb] 8. Peta Wilayah Pengembangan [format jpg, size 415 Kb] 9. Peta Rawan Angin Kencang di Denpasar [format jpg, size 1,4 Mb] 10. Peta Rawan Banjir di Denpasar [format jpg, size 983 Kb] 11. Peta Bencana Tsunami di Denpasar [format jpg, size 548 Kb] 12. Peta Populasi Saat Terjadi Bencana di Denpasar [format jpg, size 833 Kb] 13. Peta Panduan Wisatawan [format jpg, size 53 Kb] 14. Peta Sanur [format jpg, size 50 Kb] an juga bagi Kota Denpasar. Bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah merupakan pengembangan yang dulunya 8 Daerah Tingkat II sekarang menjadi 9 Daerah Tingkat II. Sedangkan bagi Kabupaten Badung kehilangan sebagian wilayah serta potensi yang terkandung didalamnya. Bagi Kota Denpasar yang merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang walaupun merupakan Daerah Tingkat II yang terbungsu di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  ---------------------------------- Maskot BUNGA JEMPIRING MASKOT DENPASAR Menjadikan bunga jempiring sebagai Maskot Kota Denpasar dicetuskan pertama kalinya oleh Bapak Walikota Denpasar A.A Puspayoga pada saat syukuran dan malam hiburan memperingati Dasa Warsa Kota Denpasar, tanggal 27 Pebruari 2002 bertempat di Lapangan Puputan Badung. Tempat yang bersejarah bagi masyarakat Denpasar dahulu Badung, karena di tempat ini pulalah terjadi peristiwa Puputan Badung 96 tahun silam. Di tempat yang bersejarah ini pula tepatnya pada pukul 17.30 Wita dicetuskan untuk pertama kalinya ide menjadikan bunga jempiring sebagai Maskot Kota Denpasar. Tentu dengan harapan disosialisasikan dan diusahakan ditanam di setiap pekarangan rumah tangga warga Kota Denpasar. Alasan dijadikan jempiring sebagai Maskot Kota Denpasar karena bunganya berwarna putih bersih dan harum, daunnya berwarna hijau dan bisa dipakai obat (loloh) untuk penyembuhan panas dalam dan sangat gampang tumbuhnya serta sangat tepat diusahakan untuk tanaman penghijauan. Disamping itu jempiring juga memiliki nilai artistik yang tinggi dan nilai ekonomis karena bunganya dapat dijual untuk kepentingan upakara. Kalau jempiring direfleksikan pada diri manusia, bunga yang putih bersih melambangkan kesucian atau kejernihan fikiran dan perbuatan yang jujur, bunga yang harum memberi daya tarik pada setiap insan sebagai simbul kewibawaan dan taksu, serta daunnya yang berwarna hijau melambangkan kesejukan atau ketentraman hati. Semua ini sebagai perlambang untuk menuntun kita selalu mengusahakan yang terbaik, untuk diri kita sendiri, orang lain, lingkungan dan Kota Denpasar. S e m o g a  ------------------------------ Jumlah Penduduk  JUMLAH PENDUDUK KOTA DENPASAR TAHUN 2010 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama [format pdf, size 13 Kb] 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan [format pdf, size   8 Kb] 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP [format pdf, size   8 Kb] 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah [format pdf, size   8 Kb] Lebih detail buka : Pemerintah Kota Denpasar

 /------------------------------------------/

Narasumber : http://www.denpasarkota.go.id/

KEPULAUAN RIAU - Indonesia

Tentang Kepulauan Riau

Gambaran Umum

SEKAPUR SIRIH

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang penuh dengan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dengan Motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.

Dalam memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penerapan good governance dan clean government dengan memberikan kemudahan berinvestasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya.

Peta Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

• Utara dengan Vietnam dan Kamboja
• Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
• Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau
• Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat

Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura.

Penerapan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun, merupakan bentuk kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan partisipasi dunia usaha. KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional. Setiap pelaku usaha yang berlokasi di dalamnya, akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang mutunya dapat bersaing dengan praktik-praktik terbaik dari kawasan sejenis di Asia-Pasifik.

---------------------------

Lambang dan Motto

Kamis, 08 Maret 2012 12:57 | Ditulis oleh Administrator | | |

Logo Provinsi Kepulauan Riau

Lambang Daerah Kepulauan Riau terdiri dari 6 (enam) bagian dengan rincian sebagai berikut :

Bintang berwarna kuning melambangkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Mata Rantai berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan kebersamaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang ke- 32 di Negara Republik Indonesia;

Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;

Padi berwarna kuning berjumlah 24 (dua puluh empat) butir dan Kapas berwarna hijau dan putih berjumlah 9 (sembilan) kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disyahkannya Undang-Undang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau 24 September 2002,Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, di atas tepak sirih berwarna merah lekuk 5 (lima), di dalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 (tujuh) lapis, yang masing-masing melambangkan sebagai berikut :

1. Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran,
2. Tepak Sirih berwarna merah melambangkan persahabatan,
3. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang, melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau,
4. Gelombang berlapis 7 sebagai simbol bulan Juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1 Juli 2004;

Tulisan “PROVINSI KEPULAUAN RIAU” berwarna putih di atas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah Pita berwarna kuning bertuliskan “BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH” berwarna hitam adalah MOTTO DAERAH yang mengandung semangat dan tekad serta azam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam menuju cita-cita luhurnya.

-------------------------

 Visi dan Misi

V I S I

Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia Dan Ramah Lingkungan.

M I S I

1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil.
3. Mengembangkan wisata yang berbasis kelautan dan budaya setempat.
4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (wong cilik).
5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
7. Mengembangkan etos kerja, disiplin, budi pekerti dan supremasi hukum.
8. Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta berkesetaraan gender.
9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.

STRATEGI

1. Mendorong Pengembangan Wilayah Laut dan Sektor-sektor Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatkan Keterkaitan Antar Daerah.
3. Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Terdepan.
4. Mendorong Pertumbuhan Wilayah-wilayah Potensial di Luar Batam Dengan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Batam.
5. Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Environment.
6. Keterkaitan Antara Target Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Hal :
   • Pertumbuhan Ekonomi diatas 8 Persen
   • Pengurangan Pengangguran dibawah 5 Persen ? Penguranan Kemiskinan dibawah 10 Persen
7. Mendorong adanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.
8. Mengupayakan Kesetaraan Gender Melalui Penerapan Strategi PUG dan Penyusunan Perencanaan yang Responsif Gender di Setiap Sektor Pembangunan. 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

-----------------------------

Narasumber :  www.kepriprov.go.id/

BANTEN - Indonesia

Provinsi Banten

 

Narasumber : bantenprov.go.id/

 

YOGYAKARTA - Indonesia

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

 

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat propinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa). 

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda  disebut Zelfbesturende Landschappen. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.  

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II ) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. 

Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 No. 577. 

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah :

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 ( yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah)
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 ( yang dibuat bersama dalam satu naskah ).

Dari  4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir saja Negara Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin  bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini. Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai, melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada, sebuah Universitas Negeri yang pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia, sekaligus menjadi monumen hidup untuk memperingati perjuangan Yogyakarta.  

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan  Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta. 

Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Propisni Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa  untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati. 

Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “ pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar  dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat  dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa “. 

Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.   

Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. 

Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.  

Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram.  

Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia. 

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan, yang terbaru, wisata malam. 

Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

 

-- o0()0o --

L a m b a n g DIY

Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta mengandung makna tersendiri sebagai berikut:

FILOSOFI

Visi Misi Tujuan dan Sasaran
DASAR FILOSOFI
Filosofi yang mendasari pembangunan daerah Provinsi DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya.
Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja, dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.
Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.
 
VISI
Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi pada saat ini, analisis kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu strategis dan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan DIY yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
"Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".
Pemerintah Daerah yang Katalistik adalah Pemerintah Daerah yang mampu mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan sendiri hal-hal yang dianggap penting bagi lingkungannya sehingga pemerintah lebih berperan sebagai pengatur dan pendorong daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan masyarakat. Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada swasta, memberdayakan masyarakat dan non pemerintah lainnya untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat serta dunia usaha melalui regulasi, fasilitasi dan pelayanan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya.
Masyarakat Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahnnya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.
Keunggulan Daerah adalah segenap potensi dan sumberdaya daerah yang mempunyai daya saing kuat dan berkontribusi besar terhadap daerah dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah, terutama bidang pariwisata, pendidikan dan budaya.
Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Beretika adalah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggi sehingga mampu menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai dengan aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sumberdaya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas sumberdaya manusia menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan. Dalam hal ini kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun sumberdaya manusia. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar untuk membina dan mengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menata hidup dan kehidupannya.
 
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.
2. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

TUJUAN
Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik.

SASARAN
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :
1. Misi: Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam     mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung, dengan sasaran :

Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan.
Terwujudnya peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif.
Berkembangnya pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.
Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat.
Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga.
Berkembang dan lestarinya budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.
Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.
2. Misi : Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera, dengan sasaran :
Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi.
Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
Terwujudnya ketersediaan dan pemertaa energi untuk masyarakat.
3. Misi : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance, dengan sasaran :
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.
Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.
Terwujudnya kesetaraan gender, keadilan dan kepastian hukum.
Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
4. Misi : Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, dengan sasaran :
Terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas.
Terwujudnya pemerataan prasarana dan sarana publik.
Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

 
KONDISI FISIK

Kondisi fisik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditinjau dari kondisi geografi, iklim, geologi, gomorfologi, jenis tanah, dan hidrologi daerah. Kondisi geografi daerah menerangkan tentang posisi spasial daerah dalam kaitannya dengan daerah lain yang ada di sekitarnya, baik dalam hal luas wilayah, batas-batas wilayah, maupun batas-batas potensi sumberdaya alam kewilayahan. Penggambaran kondisi geografi daerah dilakukan baik dengan deskripsi tulisan maupun melalui presentasi peta wilayah. Kondisi iklim suatu potensi sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. Deskripsi klimatologis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diuraikan berupa curah hujan dan suhu udara. Kedua parameter iklim ini sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Curah hujan sebagai input air ke permukaan bumi membawa akibat pada variasi potensi hidrologi daerah bersangkutan, sehingga uraian hidrologi daerah tidak boleh dipisahkan dengan kondisi klimatologisnya, terutama dengan curah hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalami proses-proses evaporasi (kembali ke atmosfer sebagai uap air), infiltrasi (menjadi air tanah), dan genangan/limpasan (sebagai air permukaan).

Potensi airtanah dan keberadaan air permukaan satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumberdaya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga antara pengembangan sumberdaya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut.

Pengembangan suatu potensi sumberdaya alam harus memperhatikan sifat dari sumberdaya yang akan dikembangkan, yaitu apakah sumberdaya alam tersebut berupa cadangan (tak terbaharui, misalnya tambang mineral/batuan) atau sebagai sumberdaya alam yang terbaharui (terbaharui, misalnya biota). Dengan kata lain, pengembangan sumberdaya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumberdaya alam selain berdampak pada degradasi sumberdaya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kondisi Géografis & Administrasi Wilayah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi:

Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
Kabupaten Klaten di bagian timur laut
Kabupaten Magelang di bagian barat laut
Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70° 33' LS - 8° 12' LS dan 110° 00' BT - 110° 50' BT.

Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km², terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah. 

Populasi Penduduk

 

Table 1 : Number and Growth Rate of Population by Regency/Municipality in D.I.
               Yogyakarta Province, 1980, 1990 and 2000

Regency/ Municipality	Number of Population (000)			Growth Rate (%)
	1980	1990	2000	1980-1990	1990-2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	380.7	372.3	371.0	-0.22	-0.04
Bantul	634.4	696.9	781.0	0.94	1.19
Gunungkidul	659.5	651.0	670.4	-0.13	0.30
Sleman	677.3	780.3	901.4	1.43	1.50
Yogyakarta	398.2	412.1	396.7	0.34	-0.39
D.I Yogyakarta	2 750.1	2 912.6	3 120.5	0.58	0.72

Source : Population Cencus 1980, 1990, and 2000

Table 2 :  Number of Population by Sex in D.I. Yogyakarta Province, 1961-2000

Year	Male	Female	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1961	1 087 986	1 145 805	2 233 791
1971	1 207 612	1 280 932	2 488 544
1980	1 348 769	1 401 359	2 750 128
1990	1 431 986	1 480 625	2 912 611
2000	1 546 861	1 573 617	3 120 478

Source : Population Cencus 1961,1971, 1980, 1990, and 2000

Table 3 : Percentage of Population by Regency/Municipality and Urban-Rural                Classification in D.I. Yogyakarta Province, 1980 - 2000

Regency/Municipality	1980	1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	13.84	12.78	11.89
Bantul	23.07	23.93	25.03
Gunungkidul	23.98	22.35	21.48
Sleman	24.63	26.79	28.89
Yogyakarta	14.48	14.15	12.71
D.I. Yogyakarta	100.00	100.00	100.00
Urban	22	44	58
Rural	78	56	42

Source : Population Cencus 1980, 1990, and 2000

Table 4 :  Land Area and Population Density by Regency/Municipality in D.I. Yogyakarta Province, 1990 - 2000

Regency/ Municipality	Area (km2)	Population density per km2
		1990	2000
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	586.3	635.0	632.7
Bantul	506.9	1 357.0	1 540.9
Gunungkidul	1 485.4	438.3	451.4
Sleman	574.8	1 357.5	1 568.1
Yogyakarta	32.5	12 678.7	12 206.5
D.I Yogyakarta	3 185.8	914.2	979.5

Source : Population Cencus 1990, and 2000

Table 5 :  Population Projection by Sex in D.I. Yogyakarta Province, 1997-2005 (x1000)

Year	Male	Female	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1997	1 480.2	1 504.1	2 984.3
1999	1 513.1	1 539.0	3 052.1
2001	1 545.1	1 575.0	3 120.1
2003	1 576.3	1 612.1	3 188.4
2005	1 606.5	1 650.5	3 257.0

---

Source : Population Projection by BPS

Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta 2002  -  2004
Kabupaten/Kota		Luas/Area		2002	2003	2004
		Km	%
1	Kulonprogo	586.27	18.4	631.59	639.9	641.14
2	Bantul	506.85	15.91	1.569.95	1.609.29	1.610.45
3	Gunungkidul	1.485.36	46.63	453.23	461.57	462.33
4	Sleman	574.82	18.04	1.606.24	1.635.33	1.642.13
5	Yogyakarta	32.5	1.02	12.113.88	12.028.95	12.246.28
Propinsi DIY		1700.44	100	1084.82	1101.47	1103.47

Sumber : Susenas BPS Propinsi D.I.Yogyakarta

Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta 2002  -  2004
Kabupaten/Kota		Luas/Area		2002	2003		2004
		Km	%
1	Kulonprogo	586.27	18.4	631.59	639.9		641.14
2	Bantul	506.85	15.91	1.569.95	1.609.29		1.610.45
3	Gunungkidul	1.485.36	46.63	453.23	461.57		462.33
4	Sleman	574.82	18.04	1.606.24	1.635.33		1.642.13
5	Yogyakarta	32.5	1.02	12.113.88	12.028.95		12.246.28
Propinsi DIY		1700.44	100	1084.82		1101.47		1103.47

Sumber : Susenas BPS Propinsi D.I.Yogyakarta
·  Data Kependudukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I Tahun 2006·   Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin Kota-Desa, dan Kabupaten/Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta
·   Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Tabel/Table : 3.1.8)
·   Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas menurut Kegiatan di Propinsi D.I.Yogyakarta
·   Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta
·   Jumlah Pelayanan Akte Pada Catatan Sipil Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY
·   Jumlah Kelompok Bermain Dan Tempat Penitipan Anak Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi DIY ·   Jumlah Penduduk berdasarkan Hasil Susenas menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Propinsi D.I.Yogyakarta (Tabel/Table : 3.1.9)
·   Banyaknya Desa/Kelurahan, KK dan Penduduk per Kecamatan dan Banyaknya Penduduk Akhir Tahun menurut Jenis Kelamin dan Presentase Kenaikan Penduduk di Kabupaten Bantul (Tabel/Table 3.2.2 - 3.2.3)
·   Banyaknya Penduduk per Bulan Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Sleman (Tabel/Table 3.1.1) ·   Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Sex Ratio per Kecamatan Di Kabupaten Sleman (Tabel/Table 3.1.4)
·   Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, Banyaknya Rumah Tangga, Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk per Km2 menurut Kecamatan Di Kabupaten Sleman (Tabel/Table 3.1.5)
·   Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul Pertengahan Tahun 1989-2004 Tabel /Table : 3.1.1)
·   Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul Pertengahan tahun 2004 (Tabel/Table : 3.1.2)
·   Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul Pertengahan tahun 2004 (Tabel/Table : 3.1.3)
·   Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul Pertengahan tahun 2004 (Tabel/Table : 3.1.4)
·   Jumlah Penduduk Anak-anak dan Dewasa menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul Pertengahan Tahun 2004 (Tabel/Table : 3.1.5)
·   Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur (TABEL I.13.1 - I.13.2)
·   Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Umur (TABEL I.13.3)
·   Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Juni 2005)
·   Selanjutnya Klik disini
· Rekap Data Kependudukan 2006
· Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2000 - 2007

Copyright © 2002 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY

Telp: +62 (274)520424 Fax: +62 (274)555246
E-mail: dishubkominfo@jogjaprov.go.id , bid@pemda-diy.go.id

Narasumber : http://www.pemda-diy.go.id/